DuLu VOC sekarang FreeportFreeport memang bikin Repot !!!

oleh Zeenowpathy Kampoengan pada 4 Desember 2011

 

KaLau duLu, pengusaha BeLanda “VOC” datang ke Indonesia untuk menjarah, menjajah , merampok sumber aLam Indonesia dari Sabang sampai Marauke – dan untuk meLanggengkan nya terpaksa VOC mendatangkan beribu-ribu pasukan MiLiter dari BeLanda sebagai unsur keamanan & Pengamanan mereka dari gangguan para ekstrimist & terorist yang saat itu dibantu oLeh para Raja-Raja Indonesia yang menjajah rakyatnya sendiri.

Akan tetapi sekarang Lebih dahsyat Lagi… kaum Neo KapitaL dan Neo KoLoniaL berhasiL menjarah – menjajah dan merampok sumber sumber aLam Indonesia yang BerdauLat & Merdeka khususnya oLeh FREEPORT di Tanah Papua – dan untuk meLanggengkannya FREEPORT cukup membayar upeti sebesar 50 miLyar / tahun ( 5 juta doLLar ) pada TNI dan 14 juta doLLar AS pada POLRI sebagai unsur SATPAM dari gangguan para ekstrimist & terorist yang dibantu oLeh para Raja-Raja Indonesia yang berdomisiLi di Jakarta yang menjajah BANGSANYA sendiri yang katanya sudah merdeka.
Semua kondisi tersebut sama saja, hanya saja yang beda cuma waktunya saja DuLu vs Sekarang.

Terima Dana Freeport, PoLri ‘Tentara Bayaran’ 
INILAH.COM, Jakarta – Pengakuan KapoLri Timur Pradopo bahwa anak buahnya menerima uang pengamanan khusus dari PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta DoLLar AS di Papua berbuntut panjang.


Sikap KapoLri yang memakLumi dan menoLerir perbuatan itu dianggap sebagai peLanggaran hukum. Karena meLanggar asas akuntabiLitas dan good governance.

“Setiap penerimaan harus diketahui pubLik dan akuntabeL, dana Freeport itu tidak jeLas akuntabiLitasnya. MaLah terkesan PoLri seperti bisnis tentara bayaran,” ujar koordinator Forum PeduLi Penegakan Hukum Indonesia (FPPHI) Chaidir Wiradihardja, Sabtu (29/10/2011).OLeh karena itu, PoLri harus terbuka kepada pubLik mengenai penerimaan dana pengamanan khusus dari PT Freeport Indonesia. Jika tidak, maka PoLri dianggap menerima suap dari pihak yang tengah bertikai.“Jika PoLri menutup-nutupi maka PoLri teLah menyembunyikan hak pubLik mendapatkan informasi yang sangat suLit dipertanggungjawabkan,” terangnya.

Seperti diberitakan, KapoLri Timur Pradopo mengakui anggotanya yang mengamankan PT Freeport Indonesia menerima uang dari perusahaan tambang tersebut. Prajurit Brimob menerima dana tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atasan. Mereka menerima Langsung diterima anggota dari PT Freeport Indonesia. “Langsung kepada anggota, itu adaLah tambahan untuk memenuhi kebutuhan di sana,” terang KapoLri. http://nasionaL.iniLah.com/read/detaiL/1790696/terima-dana-freeport-poLri-tentara-bayaran]

KaLau Benar Terima Rp 50 MiLiar, TNI Krisis Komando 
Pengamat miLiter Juanda, mengatakan, jika benar-benar menerima uang Rp 50 miLiar dari PT Freeport Indonesia (PFI), berarti di tubuh Tentara NasionaL Indonesia (TNI) teLah terjadi krisis komando.

“SeLain terjadi krisis komando, juga akan terjadi krisis LoyaLitas karena TNI menjadi tentara sewaan,” katanya di seLa-seLa acara Seminar NasionaL DepoLitisasi MiLiter: Membangun Citra TNI, Menegakkan Demokrasi , di Bandung, Sabtu (15/3).
Seperti yang teLah diberitakan Antara, Jumat (14/3), TNI akan segera meminta kLarifikasi kepada PFI perihaL setoran Rp 50 miLiar kepada TNI, guna mengamankan aset perusahaan miLik AS itu.

Juanda menyebutkan posisi tentara sewaan seperti itu tidak berbeda jauh dengan kebijakan VOC ketika masih menjajah Indonesia, yang menggunakan tenaga pengamanan dari pribumi. Dengan demikian, katanya, LoyaLitas prajurit terhadap bangsa dan negara patut dipertanyakan. Karena, prinsipnya siapa yang memberi dana paLing besar berarti orang ituLah yang patut dibeLa.

Menurut Juanda, adanya tentara sewaan di tanah air sudah bukan barang baru Lagi dan sudah menjadi tradisi seperti tentara sewaan pada massa VOC atau koLoniaLisme Hindia-BeLanda. “BiLamana TNI teLah menerima uang setoran sebesar Rp 50 miLiar dari PFI, berarti neo-koLoniaLisme muLai muncuL kembaLi di tanah air”, katanya.

Ia mengatakan, agar kejadian ini benar-benar tidak terjadi, khususnya TNI harus meLakukan pembersihan. Upaya pembersihan itu penekanannya diLakukan di kaLangan perwira karena jabatan perwira ituLah yang paLing sering mendapatkan order seperti itu.

Pada bagian Lain, Juanda juga mengakui adanya anggota TNI yang menerima uang setoran dari pihak-pihak tertentu untuk meLakukan pengamanan. HaL demikian sudah menjadi tradisi tersendiri. “Biasanya uang setoran tersebut diterima kaLangan TNI berpangkat tinggi,” demikian Juanda. (http://www.kompas.com/utama/news/0303/15/071929.htm)